Inspektur Daerah Pimpin Rapat Monev Pemenuhan Indikator MCSP KPK Tahun 2026 Kabupaten Solok Selatan

PADANG ARO – Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pemenuhan Indikator Penilaian Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI Tahun 2026. Rapat yang dipimpin langsung oleh Inspektur Daerah Kabupaten Solok Selatan tersebut berlangsung pada Senin, 14 September 2026, bertempat di Ruang Rapat Utama Kantor Bupati Solok Selatan.

Pelaksanaan rapat Monev ini diselenggarakan menindaklanjuti Surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nomor: B/4679/KSP.00/70-73/07/2026 tertanggal 27 Juli 2026 tentang Penyampaian Pedoman MCSP Tahun 2026 serta Surat Nomor: UND/1017/KSP.00/70.73/08/2026 tertanggal 7 Agustus 2026 terkait Diseminasi Pedoman Pelaporan MCSP-RBS Tahun 2026.

Rapat koordinasi dan evaluasi ini dihadiri oleh para perwakilan dari jajaran Perangkat Daerah pengampu indikator penilaian MCSP yang diundang. Turut hadir mewakili instansinya masing-masing mulai dari jajaran Sekretaris Dinas/Badan, Kepala Bidang (Kabid), hingga staf teknis dari Asisten Administrasi dan Umum, Sekretariat DPRD, BAPPERIDA, BPKD, DPMPTSP, BKPSDM, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Disdukcapil, DPKPLHHub, DPUTRP, RSUD Muara Labuh, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

Dalam pimpinannya, Inspektur Daerah Kabupaten Solok Selatan menegaskan pentingnya komitmen, sinergi, dan langkah cepat dari seluruh Perangkat Daerah dalam melengkapi seluruh data dukung dan indikator yang dipersyaratkan oleh KPK RI.

"Pemenuhan indikator MCSP KPK bukan sekadar gugur kewajiban administratif, melainkan benteng utama dalam pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Solok Selatan. Melalui rapat evaluasi ini, kita memetakan progres serta kendala yang dihadapi masing-masing Perangkat Daerah agar target keterbukaan, akuntabilitas, dan integritas daerah dapat tercapai secara optimal," tegas Inspektur Daerah saat memimpin rapat.

Secara khusus, rapat kali ini memfokuskan pembahasan pada percepatan pemenuhan indikator dan proses pengunggahan (upload) dokumen. Inspektur Daerah menegaskan kepada seluruh instansi terkait bahwa batas akhir pengunggahan dokumen pemenuhan untuk Tahap 1 ditetapkan sampai dengan akhir September ini.

Adapun penilaian pemenuhan dokumen pada tahun ini mencakup 7 (tujuh) area intervensi utama, yang meliputi:

1. Perencanaan dan Penganggaran APBD

2. Pengadaan Barang dan Jasa

3. Pelayanan Publik

4. Manajemen ASN

5. Pengelolaan Barang Milik Daerah

6. Optimalisasi Pendapatan Daerah

7. Penguatan APIP

Melalui rapat monitoring dan evaluasi berkala ini, diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat mematuhi batas akhir tersebut dan menyelesaikan pengunggahan dokumen capaian MCSP KPK Tahap 1 tepat waktu. Hal ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan Kabupaten Solok Selatan yang bersih, bebas dari korupsi, dan melayani masyarakat secara maksimal.